Mataram – Founder Biuus Indonesia, Annas Fitrah Akbar, mengapresiasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) atas terselenggaranya kegiatan Dialog Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat di Kota Mataram, Rabu (24/12/2025).
Annas yang hadir sebagai narasumber menilai forum tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui penguatan strategi pemasaran.
“Ini adalah langkah strategis dan konkret dari pemerintah. Selama ini banyak usaha masyarakat memiliki produk yang baik, tetapi terkendala di pemasaran. Padahal, ujung tombak sebuah usaha bukan hanya produksi, melainkan pemasaran,” ujar Annas.
Ia menegaskan, transformasi pemasaran harus menjadi agenda kebijakan prioritas. Dinamika perubahan pola konsumsi, percepatan digitalisasi pasar, serta meningkatnya persaingan produk menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi dan naik kelas melalui penguatan branding, perluasan akses pasar, dan optimalisasi ekosistem digital.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor. Salah satunya Dr. Abdul Muslim, M.Si, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan usaha masyarakat.
“Kegiatan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam setiap upaya untuk mendorong usaha masyarakat semakin maju” ungkap Abdul Muslim saat memberikan sambutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut H. Lalu Mohammad Faozal, S.Sos., M.Si, selaku Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahmad Masyhuri selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, perwakilan Bappeda Provinsi NTB yang diwakili Kepala Bidang Ekonomi, Adhar Malaka selaku Direktur Koperasi Rintam Pangan Makmur, serta Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si, akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram.
Diskusi menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pemasaran usaha masyarakat yang berkelanjutan, berbasis klaster, dan berorientasi pada potensi lokal NTB.
Annas menilai dialog ini harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan berdampak langsung bagi pelaku usaha.
“Usaha masyarakat tidak boleh terus berada pada posisi sebagai penonton di pasar. Dengan kebijakan pemasaran yang tepat, mereka bisa menjadi pelaku utama dan pencipta nilai,” tegasnya.
Melalui dialog ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan koperasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.
