Jakarta – Founder Human Studies Institut (HSI), Rasminto, mengingatkan bahwa distorsi informasi terkait isu Papua di ruang digital berpotensi memperburuk situasi di lapangan. Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Demokrasi dan HAM di Era Digital” yang digelar FISIP UPN Veteran Jakarta di Auditorium Tanah Airku, Kampus Limo, Jumat (28/11/2025).
“Papua menjadi salah satu topik yang paling sensitif dan paling sering berseliweran di berbagai platform digital. Namun, banyak informasi beredar tanpa verifikasi yang memadai,” ujar Rasminto dalam keterangannya kepada wartawan.
Ia menekankan bahwa derasnya arus informasi di media sosial tidak selalu diikuti proses pengecekan fakta. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan bias, menciptakan persepsi keliru, hingga meningkatkan ketegangan sosial.
“Kita harus menyadari bahwa isu Papua sangat kompleks. Informasi yang tidak akurat dapat memperburuk keadaan dan memunculkan dukungan atau sentimen publik yang tidak berdasar,” jelasnya.
Rasminto menjelaskan bahwa dinamika konflik di sejumlah wilayah Papua membawa dampak kemanusiaan bagi banyak pihak, mulai dari warga sipil hingga aparat keamanan. Namun, narasi di ruang digital sering kali hanya menampilkan potongan informasi tertentu, sehingga mengaburkan konteks keseluruhan.
“Warga sipil menjadi kelompok yang paling rentan. Di sisi lain, aparat keamanan juga kerap menjadi korban dalam berbagai serangan. Perspektif berimbang sangat diperlukan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran besar media sosial dalam membentuk opini publik. Kecepatan penyebaran informasi tanpa kendali dapat memicu polarisasi dan bahkan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggiring opini masyarakat.
“Narasi digital bisa membangun simpati, tetapi juga dapat menjadi pemicu kekacauan bila tidak berbasis data dan verifikasi,” katanya.
Karena itu, Rasminto mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait Papua. Ia menegaskan pentingnya pendekatan human security sebagai landasan dalam memahami isu dan merumuskan kebijakan.
“Keselamatan dan kesejahteraan manusia harus menjadi prioritas. Verifikasi informasi adalah langkah awal agar diskusi dan kebijakan berjalan lebih konstruktif dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
